 |
Rommy Oktavianus Ketua Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia (LPPKI) Kabupaten Padang Pariaman. (Dok. Foto: Istimewa) |
Keberadaan perusahaan di suatu daerah semestinya tidak hanya diukur dari nilai investasi, aktivitas produksi, penyerapan tenaga kerja, atau keuntungan ekonomi yang dihasilkan. Ada dimensi lain yang tidak kalah penting, yakni sejauh mana keberadaan perusahaan memberikan manfaat sosial dan lingkungan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
Di sinilah Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) memperoleh maknanya. CSR tidak semestinya dipahami sebatas kegiatan berbagi bantuan, penyerahan paket secara simbolis, pemasangan spanduk, atau dokumentasi seremonial untuk kebutuhan publikasi.
Lebih dari itu, CSR seharusnya menjadi wujud tanggung jawab perusahaan atas hubungan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terbentuk akibat aktivitas usahanya.
Sudah sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan tersebut?
Publik Berhak Bertanya
Ketika sebuah perusahaan menjalankan kegiatan usaha di suatu daerah, masyarakat di sekitar wilayah tersebut bukan sekadar penonton. Mereka merupakan bagian dari lingkungan sosial yang bersentuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan aktivitas perusahaan.
Karena itu, masyarakat patut mendapatkan ruang untuk mengetahui, mengawasi, dan memberikan masukan terhadap program sosial yang menyangkut kepentingan mereka.
Transparansi menjadi sangat penting. Publik seharusnya dapat mengetahui jenis program CSR yang dilaksanakan, dasar penentuan program, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, manfaat yang diberikan, hingga hasil yang telah dicapai.
Keterbukaan semacam ini bukan dimaksudkan untuk mencampuri urusan internal perusahaan. Sebaliknya, transparansi merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan serta memastikan bahwa program sosial benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Tanpa keterbukaan, CSR rentan dipersepsikan hanya sebagai angka dalam laporan tahunan. Dan ketika publik tidak mengetahui apa yang dikerjakan, siapa yang menerima manfaat, serta apa dampaknya, wajar apabila pertanyaan kemudian muncul.
CSR Bukan Belas Kasihan
Salah satu pemahaman yang perlu diluruskan adalah anggapan bahwa CSR merupakan bentuk kemurahan hati perusahaan kepada masyarakat. Pendekatan seperti itu sudah saatnya ditinggalkan.
Masyarakat tidak sedang meminta belas kasihan. Yang diharapkan adalah adanya tanggung jawab sosial yang proporsional, terencana, dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan tempat perusahaan menjalankan kegiatan usahanya.
Program tersebut dapat diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, infrastruktur masyarakat, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, maupun perlindungan dan pemulihan lingkungan.
Yang terpenting, program itu tidak disusun semata berdasarkan kebutuhan pencitraan perusahaan. CSR yang baik harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat dan memiliki sasaran yang dapat diukur.
Jangan Jadikan CSR Sekadar Panggung Pencitraan
Tidak ada yang keliru apabila perusahaan mempublikasikan kegiatan sosial yang dilakukannya. Publikasi merupakan bagian dari komunikasi perusahaan kepada masyarakat.
Namun persoalan muncul ketika kegiatan CSR lebih menonjolkan seremoni dibandingkan substansi. Satu kegiatan penyerahan bantuan dapat menghasilkan puluhan foto, tetapi yang harus ditanyakan bukan seberapa banyak dokumentasinya, melainkan seberapa besar manfaat yang bertahan setelah acara selesai.
- Apakah bantuan tersebut meningkatkan penghasilan masyarakat?
- Apakah program UMKM menciptakan usaha yang lebih mandiri?
- Apakah bantuan pendidikan memberi dampak jangka panjang?
- Apakah program lingkungan mampu mengurangi persoalan di sekitar wilayah operasional?
Di sinilah ukuran keberhasilan CSR seharusnya ditempatkan. Bukan pada besarnya publikasi, tetapi pada besarnya dampak.
Perusahaan juga perlu membangun mekanisme komunikasi yang terbuka dengan masyarakat. Jangan sampai warga hanya mudah ditemui ketika perusahaan membutuhkan dukungan, tetapi kesulitan mendapatkan ruang ketika ingin menyampaikan aspirasi, keluhan, atau kebutuhan sosial.
Pemerintah Tidak Boleh Sekadar Menonton
Pemerintah daerah dan pemerintah nagari memiliki peran penting dalam mendorong komunikasi yang sehat antara perusahaan dan masyarakat serta memastikan program sosial perusahaan dapat bersinergi dengan prioritas pembangunan daerah sesuai kewenangan masing-masing.
Pemerintah nagari seharusnya memiliki pemetaan kebutuhan masyarakat yang jelas. Dengan demikian, ketika terdapat ruang kerja sama melalui program CSR, usulan yang disampaikan bukan berdasarkan kepentingan sesaat atau kedekatan tertentu, tetapi berdasarkan skala prioritas.
Begitu pula pemerintah daerah perlu mendorong koordinasi, transparansi, dan evaluasi. Tujuannya bukan untuk mengambil alih pengelolaan CSR perusahaan, melainkan memastikan terciptanya tata kelola yang sehat agar program sosial tidak tumpang tindih, salah sasaran, atau hanya berputar pada kelompok tertentu.
Pengawasan yang sehat tidak akan menghambat investasi. Sebaliknya, perusahaan yang terbuka dan memiliki hubungan harmonis dengan masyarakat justru akan memiliki modal sosial yang lebih kuat dalam menjalankan kegiatan usahanya.
CSR Harus Membangun Kemandirian
Program CSR yang berhasil seharusnya tidak menciptakan ketergantungan. Orientasinya harus bergerak dari sekadar memberi bantuan menuju pemberdayaan.
Jika masyarakat hanya menerima bantuan sesaat tanpa peningkatan kemampuan, akses, atau kesempatan ekonomi, maka manfaat program akan berhenti ketika bantuan tersebut habis.
Karena itu, perusahaan perlu membangun program yang memiliki target jangka menengah dan jangka panjang. Masyarakat tidak hanya diberikan sesuatu, tetapi juga diberikan kemampuan untuk berkembang.
Jangan Biarkan CSR Hanya Menjadi Angka di Atas Kertas
Pada akhirnya, ukuran utama tanggung jawab sosial perusahaan bukanlah berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dan bukan pula berapa besar anggaran yang tercantum dalam laporan perusahaan.
Yang paling penting adalah seberapa jauh masyarakat dan lingkungan benar-benar merasakan perubahan positif dari program tersebut.
- CSR bukan sekadar foto penyerahan bantuan.
- CSR bukan sekadar spanduk dan seremoni.
- CSR bukan sekadar materi publikasi.
- CSR tidak boleh berhenti sebagai angka di atas kertas.
Masyarakat berhak mengetahui. Masyarakat berhak menyampaikan kebutuhan. Masyarakat berhak ikut mengawasi. Dan masyarakat berhak mempertanyakan manfaat ketika perusahaan telah bertahun-tahun menjalankan kegiatan usaha di lingkungan mereka.
Perusahaan berkembang, masyarakat diberdayakan, lingkungan dijaga, dan daerah memperoleh manfaat.
Itulah wajah CSR yang seharusnya: transparan, tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.
