 |
| (IG/@menkeuri - DLHPKP) |
SIBERSATU.CO — Dugaan skandal under invoicing dan transfer pricing dalam ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia kembali menjadi perhatian publik. Isu ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyinggungnya dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu, (20/05/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menyebut salah satu persoalan besar perekonomian nasional adalah tidak seluruh keuntungan dari hasil ekspor kembali ke dalam negeri. Ia secara eksplisit menyebut sejumlah modus yang selama ini merugikan penerimaan negara.
"Selama 34 tahun, apa yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing adalah fraud atau penipuan. Yang dijual pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak dari mereka membuat perusahaan di luar negeri," tegas Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI, 20 Mei 2026.
Modus Under Invoicing Dibongkar Pakai AI
Merespons persoalan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dugaan pelanggaran serupa telah terdeteksi lebih awal melalui tim internalnya. Tim bertajuk National Single Window (NSW) menggunakan teknologi artificial intelligence (AI) untuk menelusuri anomali dalam data ekspor-impor.
"Itu semua export-import data di situ, tapi pada waktu itu saya tanya, mereka enggak bisa jawab," ujar Purbaya dalam pernyataannya, Sabtu, 23 Mei 2026.
Ia pun segera membentuk tim khusus dari jajaran terbaik Kementerian Keuangan. "Saya panggil jagoan-jagoan dari Kementerian Keuangan untuk gabung di situ, kita buat namanya tim 10 di situ. Itu meng-employ AI segala macam untuk melihat apakah betul di industri misalnya sawit ada under-invoicing," jelas Purbaya.
10 Perusahaan CPO Masuk Radar Pemeriksaan
Purbaya mengungkapkan, timnya telah memeriksa secara acak dokumen pengapalan Crude Palm Oil (CPO) dari 10 perusahaan eksportir Indonesia. Setiap perusahaan ditelusuri minimal tiga pengapalan secara random.
Dari penelusuran tersebut, ditemukan ketidaksesuaian mencolok antara harga yang tercatat dalam dokumen ekspor Indonesia ke Singapura dengan harga aktual saat komoditas yang sama tiba di pasar Amerika Serikat (AS).
"Jadi kapalnya sih langsung dari Indonesia ke Amerika misalnya, tapi kertasnya dimainkan di Singapura. Dulu kita enggak bisa deteksi, karena kita enggak tahu di Amerika seperti apa pricing-nya," ungkap Purbaya.
Selisih Harga Rata-rata Dua Kali Lipat
Temuan paling mengejutkan adalah rata-rata harga komoditas di negara tujuan akhir mencapai dua kali lipat dibanding harga yang dilaporkan saat ekspor dari Indonesia ke Singapura. Purbaya menegaskan, kondisi ini berarti potensi penerimaan negara dari sektor ekspor telah berkurang separuhnya.
"Dari kasus setiap perusahaan itu, rata-rata harga di Amerika atau di tujuan, dibanding harga yang kita jual dari sini ke Singapura, itu 2 kalinya. Dari situ saya sudah rugikan setengah dari potensi pendapatan saya," pungkas Purbaya.
Pola Serupa Ditemukan di Ekspor Batu Bara ke India
Tidak hanya komoditas sawit, Purbaya juga mengungkapkan pola yang sama terdeteksi dalam ekspor batu bara ke India. Meski skalanya belum sebesar temuan di sektor CPO, indikasi kecurangan serupa dinilai cukup kuat untuk ditindaklanjuti.
"Sama juga yang produk ekspor batu bara ke India juga ada kita temukan kasus seperti itu, tapi belum sepuluh perusahaan ya, kita cuma beberapa aja. Jadi polanya sama, kita kirim, perusahaan Indonesia kirim ke Amerika tapi dikirim duit dijual tanah perusahaannya," beber Purbaya.
Kasus ini dipastikan akan terus berkembang seiring pendalaman tim NSW dengan dukungan AI. Publik menanti langkah konkret penegakan hukum yang dijanjikan pemerintah terhadap para pelaku. (*)
