![]() |
| Pemerintah memastikan pendaftaran CPNS 2026 dimulai November. PPPK Paruh Waktu akan diangkat menjadi Penuh Waktu mulai 2027, (Dok. Foto: Kemensetneg) |
SIBERSATU.CO, JAKARTA – Pemerintah memastikan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kembali dibuka pada November 2026. Selain membuka kesempatan bagi calon aparatur sipil negara (ASN), pemerintah juga menyiapkan kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
Kepastian tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Prasetyo mengatakan, pemerintah telah menyepakati pelaksanaan rekrutmen CPNS pada tahun ini. Proses pendaftaran direncanakan mulai berlangsung pada November 2026.
Menurutnya, pembukaan seleksi CPNS diperlukan untuk menjaga keseimbangan kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Pasalnya, setiap tahun terdapat sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun. Di sisi lain, pemerintah juga membutuhkan tambahan tenaga aparatur untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.
"Kita bersepakat untuk melakukan rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan tahun ini juga. Rencana bulan November ini sudah dilakukan proses pendaftaran," kata Prasetyo.
Ia menjelaskan, kebutuhan tenaga ASN tidak hanya berkaitan dengan penggantian pegawai yang memasuki masa pensiun, tetapi juga untuk memastikan berbagai program strategis pemerintah dapat berjalan optimal.
PPPK Paruh Waktu Segera Diangkat Menjadi Penuh Waktu
Selain memastikan pembukaan seleksi CPNS, pemerintah juga mengumumkan rencana pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
Kebijakan tersebut mencakup berbagai bidang pekerjaan dan tidak hanya diperuntukkan bagi tenaga pendidik atau guru.
Prasetyo menyebut sejumlah profesi yang masuk dalam rencana pengangkatan tersebut, di antaranya dosen, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran (Damkar), anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta tenaga teknis dan tenaga pelayanan lainnya.
Dengan kebijakan ini, pemerintah diharapkan dapat memberikan kepastian status kepegawaian bagi para tenaga yang selama ini telah menjalankan tugas pelayanan publik di berbagai instansi.
"Memutuskan PPPK Paruh Waktu akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu ini termasuk lintas profesi, yaitu termasuk dosen, kemudian ada saudara-saudara kita yang sekarang bertugas sebagai Damkar," ujar Prasetyo.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga mencakup anggota Satpol PP, tenaga kesehatan atau medis, serta tenaga teknis dan tenaga pelaksana lainnya.
PPPK Penuh Waktu Bisa Ikut Seleksi CPNS
Tak hanya menyangkut pengangkatan PPPK Paruh Waktu, pemerintah juga membuka peluang bagi PPPK Penuh Waktu untuk mengikuti seleksi CPNS.
Namun, pemerintah menyadari adanya sejumlah persyaratan yang berpotensi menjadi kendala bagi PPPK Penuh Waktu yang ingin beralih status menjadi PNS, terutama ketentuan batas usia pelamar.
Karena itu, pemerintah akan merumuskan kebijakan khusus agar PPPK Penuh Waktu yang memiliki kompetensi dan dibutuhkan negara tetap berpeluang mengikuti seleksi CPNS meskipun terkendala persyaratan usia.
Prasetyo mengatakan, perlakuan khusus tersebut perlu dipertimbangkan untuk bidang-bidang tertentu yang memang membutuhkan tenaga aparatur dengan keahlian khusus.
Menurutnya, pemerintah ingin memastikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS dapat diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing bidang pekerjaan.
Berlaku Bertahap Mulai 1 Januari 2027
Prasetyo menegaskan, rangkaian kebijakan terkait rekrutmen CPNS dan penataan status PPPK tersebut akan diberlakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menata kebutuhan aparatur sipil negara sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia.
Meski demikian, masyarakat yang berminat mengikuti seleksi CPNS 2026 maupun PPPK perlu menunggu informasi resmi lebih lanjut mengenai jadwal pendaftaran, formasi yang tersedia, persyaratan, serta mekanisme pelaksanaan seleksi dari pemerintah.
Informasi resmi mengenai seleksi ASN nantinya perlu menjadi acuan utama bagi calon pelamar agar tidak terjebak informasi yang belum terverifikasi. (*)



