![]() |
| Ilustrasi kebijakan Komdigi dalam mengatur dan mengawasi konten media sosial. Pemutusan akses konten dilakukan berdasarkan aturan hukum dan mekanisme yang berlaku, (Dok. Foto: Ai) |
SIBERSATU.CO, JAKARTA – Pemerintah memiliki kewenangan memutus akses terhadap konten media sosial yang dinilai melanggar hukum. Namun, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan pemblokiran tidak dilakukan secara sepihak. Ada tahapan pemeriksaan, pemberitahuan kepada platform, hingga penerbitan perintah pemutusan akses.
Mekanisme tersebut diatur melalui sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020.
Komdigi juga memperkuat aturan pengawasan melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 Tahun 2026 dan Nomor 128 Tahun 2026. Kedua keputusan itu mengatur lebih rinci kriteria serta mekanisme penanganan konten yang dianggap meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan kedua keputusan tersebut diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi perbedaan penafsiran dalam moderasi konten.
"KM 127 memperjelas batas waktu penanganan sebagai bentuk kepastian hukum, sementara KM 128 memuat mekanisme pengawasan dan penanganan termasuk kriteria konten disinformasi yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan bernegara," kata Mediodecci dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Kamis, (5/11).
Berdasarkan Pasal 40 UU ITE, pemerintah berwenang mencegah penyebarluasan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan terlarang. Kewenangan itu mencakup pemutusan akses maupun permintaan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk menurunkan konten.
Sejumlah muatan yang menjadi sasaran penindakan antara lain pornografi, perjudian, serta informasi yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Meski demikian, Komdigi menyatakan produk jurnalistik yang dihasilkan perusahaan pers, termasuk laporan investigasi, bukan sasaran pemutusan akses dalam kebijakan tersebut. Kritik, perbedaan pendapat, dan ekspresi yang sah juga tidak otomatis dikategorikan sebagai pelanggaran.
Lima tahap penanganan konten
Dalam menjalankan kewenangannya, Komdigi menggunakan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN). Sistem ini menjadi instrumen pengawasan dan penanganan konten yang diduga melanggar ketentuan hukum.
Prosesnya dimulai dari laporan masyarakat atau temuan pemerintah. Komdigi kemudian memeriksa tautan konten, bukti pendukung, serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran, Komdigi mengirimkan pemberitahuan kepada platform melalui mekanisme Pra-SAMAN. Platform diberi kesempatan untuk menanggapi laporan atau menyampaikan klarifikasi.
Batas waktu tanggapan berbeda berdasarkan tingkat urgensi konten. Untuk konten mendesak, platform diberikan waktu 1 x 12 jam. Adapun konten tidak mendesak diberikan waktu 1 x 24 jam.
Apabila platform tidak memberikan tanggapan hingga batas waktu tersebut, proses dapat dilanjutkan ke tahap SAMAN. Pada tahap ini, Komdigi menerbitkan surat perintah pemutusan akses.
Platform kemudian wajib melaksanakan perintah tersebut. Untuk konten mendesak, batas waktu pemutusan akses adalah 1 x 4 jam. Sedangkan konten tidak mendesak harus ditindaklanjuti paling lambat 1 x 24 jam.
Pemilik konten bisa mengajukan keberatan
Persoalan moderasi konten tidak berhenti pada kewenangan pemerintah dan platform. Komdigi menyatakan pemilik konten tetap memiliki kesempatan mengajukan keberatan apabila terjadi kesalahan penghapusan atau pemblokiran.
Permintaan pemulihan konten dapat diajukan jika pemiliknya menilai tindakan moderasi tidak tepat, termasuk ketika penghapusan dilakukan atas kebijakan platform sendiri.
Mediodecci mengatakan penanganan disinformasi dan ujaran kebencian harus mengacu pada kriteria yang tercantum dalam KM 128 Tahun 2026. Kriteria tersebut antara lain mencakup ketidaksesuaian informasi dengan fakta, upaya memecah persatuan, menimbulkan kerugian, memicu konflik sosial, serta menimbulkan rasa takut di masyarakat.
"Kritik, perbedaan pendapat, dan ekspresi yang sah tidak serta merta menjadi objek penindakan," ujar Mediodecci.
Melalui aturan tersebut, Komdigi menyatakan ingin membangun ruang digital yang lebih sehat tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi. Namun, penerapan aturan moderasi tetap membutuhkan transparansi, kejelasan kriteria, dan mekanisme keberatan yang dapat diakses masyarakat.
Sebab, kewenangan memutus akses konten digital tidak hanya berkaitan dengan penertiban ruang siber, tetapi juga menyangkut perlindungan hak masyarakat dalam memperoleh dan menyampaikan informasi. (*)



