 |
| Tangkapan Layar di situs: jdih.kemendagri.go.id |
SIBERSATU.CO – Layar beranda situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri (JDIH Kemendagri) mendadak muram. Alih-alih memajang lembaran produk hukum negara, situs beralamat jdih.kemendagri.go.id itu bersalin rupa menjadi kanvas protes digital. Benteng siber pemerintah lagi-lagi kebobolan lewat teknik web defacement, Sabtu (18/7/2026).
Wajah laman diredupkan menjadi hitam pekat. Di tengah gulita latar situs, muncul ilustrasi dua pria berjas rapi yang wajahnya bersembunyi di balik topeng Guy Fawkes—simbol perlawanan yang karib dengan sindikat peretas global, Anonymous. Pelaku meninggalkan jejak identitas dengan menyematkan nama kelompok "DPPB STILL BLACK HAT".
Ini bukan sekadar unjuk pamer membobol pertahanan digital pemerintah. Pelaku tampak sengaja menitipkan gugatan sosial yang tajam. Di bawah topeng tersebut, terpampang kalimat provokatif berhuruf kapital: "HACKED? DUA PEMUDA PEMBAWA BENCANA".
Gugatan itu memuncak pada sebaris pesan berona merah dan hijau yang menyala terang: "INDONESIA DARURAT KORUPSI". Sebuah sinisme digital yang seolah menelanjangi carut-marut dinamika politik dan pusaran rasuah yang belakangan menyandera ruang publik.
Tak hanya menitip pesan perlawanan, sang peretas juga meninggalkan jejak teknis yang seakan mengejek administrator situs. Di sudut bawah laman, tertera peringatan: "Counter Error: Do not change the code. Click here to show the correct code!". Pesan ini menyiratkan betapa telanjangnya celah kerentanan (vulnerability) pada kode sumber web milik kementerian tersebut hingga berhasil dieksploitasi.
Insiden ini kembali menampar wajah sistem keamanan situs berdomain go.id. Meski serangan defacement lazimnya sebatas merusak perwajahan situs dan belum tentu menggasak data sensitif, bobolnya lapis pertama ini menjadi bukti sahih: gerbang digital instansi negara masih teramat ringkih.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi yang mengucur dari Kementerian Dalam Negeri maupun Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait insiden ini. Publik menanti langkah audit keamanan yang menyeluruh, agar etalase digital negara tak melulu menjadi samsak bagi para peretas.
