SIBERSATU.CO — Pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen di tengah lonjakan harga pupuk global yang dipicu gangguan rantai pasok internasional. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional dan melindungi daya beli petani, Jakarta (04/05/2026).
Presiden Prabowo Subianto menetapkan langkah tersebut sebagai respons cepat terhadap tekanan global yang mulai berdampak pada sektor pertanian di berbagai negara.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah memilih bersikap antisipatif. “Arahan Presiden jelas, kita tidak menunggu krisis, tetapi mengamankan produksi sejak awal,” ujar Amran dalam keterangan resmi, 3 Mei 2026.
Kenaikan harga pupuk dunia terjadi sejak awal 2026, dipicu terganggunya jalur perdagangan strategis dan pembatasan ekspor dari negara produsen. Dampaknya, sejumlah negara yang bergantung pada impor pupuk menghadapi ancaman penurunan produksi pangan.
Pemerintah memastikan penurunan harga mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi, seperti urea, NPK, dan ZA. Kebijakan ini diharapkan menjaga daya tanam petani pada musim 2026.
Untuk mempercepat distribusi, pemerintah memangkas 145 regulasi melalui Instruksi Presiden. Penyaluran pupuk kini dipercepat melalui PT Pupuk Indonesia hingga langsung ke petani.
Akses pupuk juga diperluas melalui integrasi berbasis identitas kependudukan serta penguatan jaringan kios hingga tingkat desa. Pemerintah menargetkan distribusi merata sebelum musim tanam gadu 2026.
Dari sisi pasokan, diversifikasi impor yang dilakukan sejak 2025 dinilai mampu menjaga ketersediaan pupuk nasional di tengah gangguan global.
Kebijakan ini diperkirakan menekan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam. Lebih dari 16 juta petani disebut akan merasakan manfaat langsung.
Di sektor hilir, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram untuk menjaga stabilitas pendapatan petani.
Cadangan Beras Tembus 5 Juta Ton
Amran menyatakan cadangan beras pemerintah saat ini telah melampaui 5 juta ton, menjadi bantalan strategis menghadapi ketidakpastian global dan ancaman perubahan iklim.
Capaian tersebut didorong oleh peningkatan produksi dan penguatan penyerapan gabah oleh Perum Bulog.
Dengan kombinasi kebijakan di sektor hulu dan hilir, pemerintah menargetkan ketahanan pangan nasional tetap terjaga di tengah tekanan global.
