SIBERSATU.CO, JAKARTA – Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK) mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memerintahkan audit investigatif menyeluruh terkait dugaan korupsi manipulasi kualitas dan harga pengadaan batubara di Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Desakan tersebut mencuat pascaterjadinya blackout yang melanda enam provinsi di Sumatera.
KOSMAK menilai audit investigatif perlu segera dilakukan dengan memanfaatkan sistem digital pengelolaan batubara terintegrasi guna mengungkap dugaan penyimpangan kualitas batubara yang dipasok ke pembangkit listrik milik PLN.
Koordinator KOSMAK, Ronald Loblobly, mengatakan dugaan manipulasi kualitas dan harga batubara diperkirakan mencapai sekitar 40 persen dari total kebutuhan batubara PLN EPI dan berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah.
“Batubara yang dipasok ke PLN EPI diduga memiliki kualitas kalori jauh di bawah spesifikasi boiler PLTU. Seharusnya menggunakan batubara dengan spesifikasi 4.400–4.800 GAR, namun yang dipasok diduga hanya sekitar 3.000 GAR,” ujar Ronald dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Menurut Ronald, dengan kebutuhan batubara PLN EPI yang mencapai sekitar 161,2 juta metric ton pada 2023, potensi kerugian negara akibat dugaan manipulasi kualitas dan harga batubara diperkirakan mencapai rata-rata Rp15 triliun per tahun.
KOSMAK juga menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam praktik tersebut, termasuk oknum pejabat, surveyor, dan perusahaan pemasok batubara. Dalam keterangannya, KOSMAK menyebut sejumlah perusahaan diduga memasok batubara di bawah spesifikasi kontrak ke PLN EPI.
Selain menimbulkan kerugian finansial, penggunaan batubara berkualitas rendah disebut berdampak pada performa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), seperti meningkatnya konsumsi batubara, penurunan efisiensi pembangkit, hingga percepatan kerusakan peralatan boiler dan sistem coal handling.
Dugaan Praktik Terorganisir
KOSMAK menilai dugaan penyimpangan tersebut tidak sekadar konflik kepentingan, melainkan mengarah pada praktik terorganisir yang melibatkan banyak pihak.
Menurut Ronald, manipulasi kualitas batubara diduga dilakukan melalui rekayasa dokumen hasil uji laboratorium dan sertifikasi kualitas yang diterbitkan surveyor independen, sehingga batubara berkualitas rendah tetap tercatat memenuhi spesifikasi kontrak.
“Data operasional PLTU sebenarnya dapat menunjukkan indikasi adanya penurunan kualitas batubara, seperti kenaikan heat rate, konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi, hingga penurunan performa pembangkit,” katanya.
KOSMAK menilai investigasi dugaan korupsi kualitas batubara dapat dilakukan melalui audit menyeluruh terhadap kontrak pengadaan, asal IUP batubara, data operasional pembangkit, rekam digital SCADA/DCS, hingga komunikasi antara pemasok, surveyor, dan pejabat pengadaan.
Minta Audit Transparan dan Independen
KOSMAK meminta pemerintah bersama aparat penegak hukum melakukan audit investigatif secara independen dan transparan guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam pengadaan batubara PLN EPI.
Menurut KOSMAK, pengungkapan dugaan kasus tersebut penting untuk menjaga tata kelola energi nasional, mencegah kerugian negara yang lebih besar, serta memastikan pasokan listrik nasional berjalan optimal dan berkelanjutan.
