SIBERSATU.CO, PARIAMAN — Nama Toko Emas Sinar Agung Pariaman dua kali muncul dalam pemberitaan Cakra Garuda News yang mengaitkannya dengan dugaan penampungan emas hasil pertambangan tanpa izin (PETI) dari Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.
Pemberitaan pertama diterbitkan pada 27 Oktober 2026 dengan judul “HEBOH! Diduga Hasil Tambang Emas Ilegal di Solok Selatan Ditampung Toko Emas Sinar Agung Pariaman.”
Lima hari kemudian, tepatnya 1 November 2026, Cakra Garuda News kembali mengangkat persoalan tersebut melalui artikel berjudul “KAPOLDA SUMBAR DIMINTA USUT DUGAAN PENAMPUNG EMAS ILEGAL, TOKO EMAS SINAR AGUNG PARIAMAN DISOROT.”
Pemberitaan kedua bahkan membawa persoalan tersebut ke ranah penegakan hukum dengan mengangkat desakan agar Kapolda Sumatera Barat dan Ditreskrimsus Polda Sumbar mengusut dugaan penampungan emas ilegal yang dikaitkan dengan toko tersebut.
Pengulangan pemberitaan dalam rentang waktu singkat ini menimbulkan pertanyaan mendasar: seberapa jauh informasi yang menghubungkan Toko Emas Sinar Agung dengan aktivitas PETI telah diverifikasi?
Apakah terdapat bukti transaksi, dokumen asal-usul emas, keterangan saksi yang mengetahui langsung, atau hasil penyelidikan aparat yang secara spesifik menghubungkan toko tersebut dengan perdagangan emas hasil pertambangan ilegal?
Pertanyaan itu penting karena penyebutan nama sebuah usaha dalam konteks dugaan tindak pidana bukan perkara ringan. Dampaknya bukan hanya terhadap reputasi pemilik, tetapi juga kepercayaan pelanggan dan keberlangsungan usaha.
Nama Toko Disebut, Sumber Informasi Perlu Diuji
Dalam pemberitaan pertama, Cakra Garuda News mengaitkan nama Toko Emas Sinar Agung Pariaman dengan dugaan penampungan emas hasil PETI dari Solok Selatan.
Pada pemberitaan kedua, media tersebut menyebut informasi yang dihimpun redaksi mengenai aktivitas PETI di sejumlah titik di Solok Selatan. Hasil tambang yang diduga ilegal itu disebut mengalir kepada penampung di luar daerah, salah satunya diduga Toko Emas Sinar Agung.
Artikel kedua juga memuat kutipan seorang narasumber yang identitasnya tidak disampaikan secara terbuka.
Narasumber tersebut menyampaikan desakan agar penampung emas tidak membiarkan hasil tambang ilegal terus beredar. Ia juga mengusulkan agar aparat memanggil dan memeriksa pemilik Toko Emas Sinar Agung.
Penggunaan narasumber anonim dalam jurnalistik bukan sesuatu yang otomatis dilarang. Identitas sumber dapat dilindungi apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, perlindungan identitas narasumber tidak menghapus kewajiban redaksi untuk menguji kebenaran informasi yang disampaikan.
Pertanyaan yang perlu dijawab ialah apakah narasumber mengetahui langsung adanya transaksi emas dari lokasi PETI, apakah pernah melihat atau memegang bukti transaksi, dan dari mana ia mengetahui bahwa emas tersebut diduga berakhir di Toko Emas Sinar Agung?
Dalam teks artikel kedua yang diperiksa, tidak terlihat penjelasan terperinci mengenai dokumen transaksi, jalur distribusi emas, atau keterangan resmi aparat yang secara spesifik menghubungkan toko tersebut dengan dugaan penampungan emas ilegal.
Hal ini bukan berarti redaksi pasti tidak memiliki bukti. Namun, dasar informasi tersebut perlu dijelaskan agar publik dapat membedakan antara dugaan, informasi narasumber, dan fakta yang telah terverifikasi.
Desakan kepada Kapolda dan Ancaman Pasal Pidana
Hal lain yang menarik perhatian adalah penggunaan sejumlah ketentuan hukum dalam pemberitaan kedua.
Cakra Garuda News menyebut bahwa apabila dugaan tersebut terbukti benar, pemilik toko dapat dijerat dengan pasal penadahan dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Artikel itu juga mengutip Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Pencantuman ketentuan hukum dalam pemberitaan tentu merupakan bagian dari informasi yang dapat disampaikan kepada publik.
Namun, ada perbedaan mendasar antara menjelaskan kemungkinan penerapan suatu pasal dengan menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi oleh pihak tertentu.
Pasal 161 UU Minerba memiliki unsur-unsur hukum yang harus diperiksa berdasarkan fakta dan peran masing-masing pihak. Demikian pula penerapan ketentuan penadahan maupun TPPU tidak dapat disimpulkan hanya dari adanya dugaan perdagangan emas.
Pemberitaan seharusnya menjelaskan bahwa penerapan pasal-pasal tersebut bergantung pada hasil penyelidikan dan pembuktian, bukan membiarkan pembaca membangun persepsi bahwa pihak yang disebut sudah terbukti terlibat.
Dalam materi pemberitaan yang diperiksa, belum tampak adanya keterangan penyidik yang menyatakan Toko Emas Sinar Agung telah menjadi pihak yang diperiksa atau memiliki keterkaitan hukum dengan dugaan tersebut.
Karena itu, pertanyaan mengenai dasar desakan pengusutan dan bukti yang mendasarinya tetap relevan untuk diajukan kepada redaksi.
Pemilik Toko Mengaku Sudah Mengirim Bantahan
Di tengah beredarnya dua pemberitaan tersebut, pihak Toko Emas Sinar Agung menyampaikan keberatan.
Melalui penanggung jawab toko, Rommer Tanjung, pihaknya membantah keterlibatan usaha mereka dalam dugaan penampungan emas hasil pertambangan ilegal sebagaimana dikaitkan dalam pemberitaan Cakra Garuda News dan akan membawa ke ranah hukum.
Pihak toko juga menyatakan tidak pernah dimintai konfirmasi sebelum artikel pertama diterbitkan.
Atas keberatan tersebut, pihak toko mengaku telah mengirimkan email resmi kepada redaksi Cakra Garuda News yang berisi bantahan serta permohonan Hak Jawab dan Hak Koreksi.
Komunikasi juga dilakukan melalui WhatsApp. Dalam percakapan sebelumnya, redaksi disebut menyampaikan bahwa tanggapan pihak toko akan dituangkan atau dirilis melalui media mereka.
Namun, menurut pihak toko, hingga pemantauan pada 1 November 2026 pukul 21.24 WIB, Hak Jawab tersebut belum ditemukan pada kanal pemberitaan Cakra Garuda News.
Persoalan semakin mengundang pertanyaan ketika artikel kedua menyatakan bahwa redaksi masih berupaya menghubungi pihak Toko Emas Sinar Agung dan pemiliknya belum memberikan keterangan resmi.
Di sini terdapat dua informasi yang perlu dipertemukan: pihak toko mengaku telah mengirimkan bantahan secara tertulis, sementara artikel kedua masih menyebut belum diperoleh keterangan resmi dari pemilik toko.
Apakah email keberatan tersebut sudah diterima dan dibaca redaksi sebelum artikel kedua diterbitkan? Apakah redaksi telah menganggap surat tersebut sebagai permohonan Hak Jawab, atau masih menunggu konfirmasi melalui saluran lain?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting agar publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai proses komunikasi antara kedua pihak.
Persoalan Foto AI: Ilustrasi atau Dokumentasi?
Persoalan lain muncul dari gambar sampul pemberitaan pertama.
Dalam konfirmasi terpisah kepada Reportaseinvestigasi.com melalui sambungan telepon WhatsApp pada 1 November 2026, Pemimpin Redaksi Cakra Garuda News, Afrinaldo, menyebut gambar sampul artikel tersebut merupakan hasil kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), bukan foto asli Toko Emas Sinar Agung Pariaman.
Pemeriksaan Reportaseinvestigasi.com terhadap tampilan publikasi awal artikel itu juga tidak menemukan keterangan bahwa gambar tersebut merupakan hasil AI atau ilustrasi.
Dengan demikian, persoalannya bukan semata-mata penggunaan teknologi AI, melainkan bagaimana gambar tersebut disajikan kepada pembaca.
Apabila gambar rekayasa AI tidak diberi keterangan yang jelas, pembaca berpotensi menganggapnya sebagai foto dokumentasi asli dari objek yang diberitakan.
Padahal, ada perbedaan antara ilustrasi buatan teknologi AI dengan foto jurnalistik yang merekam kondisi faktual di lapangan.
Peraturan Dewan Pers Nomor 1/PERATURAN-DP/I/2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik secara khusus mengatur kewajiban perusahaan pers memberikan keterangan pada gambar rekayasa dan personalisasi manusia berbasis AI.
Karena itu, penggunaan gambar AI tanpa keterangan pada publikasi awal menjadi persoalan yang patut dimintakan penjelasan kepada redaksi Cakra Garuda News.
Pemred: Buktikan kepada Penegak Hukum
Dalam komunikasi melalui WhatsApp pada Minggu malam, 1 November 2026, sekitar pukul 21.00 WIB, Afrinaldo memberikan tanggapan ketika dimintai penjelasan mengenai pemberitaan tersebut.
“Kalau terkait pemberitaan kita, nanti kita buktikan aja kepada penegak hukum,” tulis Afrinaldo.
Satu menit kemudian, ia mengakhiri komunikasi dengan pesan, “Cukup. Terima kasih.”
Pernyataan tersebut merupakan tanggapan yang perlu dicatat, tetapi belum menjawab sejumlah pertanyaan substantif mengenai sumber informasi, bukti yang mendasari dugaan, serta proses konfirmasi sebelum pemberitaan diterbitkan.
Reportaseinvestigasi.com yang sebelumnya melakukan konfirmasi juga belum memperoleh penjelasan terperinci mengenai dasar pengaitan nama toko dengan dugaan penampungan emas PETI.
Kemerdekaan Pers Harus Berjalan Bersama Tanggung Jawab
UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan kemerdekaan pers. Namun, kemerdekaan tersebut berjalan bersama kewajiban dan tanggung jawab profesional.
Pasal 5 ayat (2) mewajibkan pers melayani Hak Jawab, sedangkan ayat (3) mewajibkan pers melayani Hak Koreksi.
Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 dan Pasal 3 juga mengatur kewajiban menghasilkan berita yang akurat, berimbang, menguji informasi, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Pedoman Pemberitaan Media Siber turut mengatur bahwa ralat, koreksi, dan Hak Jawab harus ditautkan pada berita yang ditanggapi, disertai pencantuman waktu pemuatannya.
Dengan demikian, terdapat sejumlah hal yang layak mendapat penjelasan dari Cakra Garuda News:
- Apa bukti dan dasar informasi yang secara spesifik mengaitkan Toko Emas Sinar Agung dengan emas hasil PETI?
- Siapa narasumber yang meminta Kapolda Sumbar mengusut toko tersebut, dan apakah narasumber memiliki pengetahuan langsung mengenai dugaan transaksi?
- Apakah pihak toko pernah dimintai konfirmasi sebelum kedua berita diterbitkan?
- Apakah email Hak Jawab dan Hak Koreksi yang dikirimkan pihak toko telah diterima sebelum artikel kedua dipublikasikan?
- Mengapa gambar sampul artikel pertama menggunakan gambar AI tanpa keterangan ilustrasi atau AI pada publikasi awal?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan upaya membatasi kebebasan pers. Sebaliknya, pertanyaan itu merupakan bagian dari kontrol publik terhadap kualitas dan tanggung jawab pemberitaan.
SIBERSATU.CO membuka ruang bagi Afrinaldo selaku Pemimpin Redaksi Cakra Garuda News untuk memberikan penjelasan, termasuk menyampaikan bukti pendukung dan kronologi proses verifikasi yang dilakukan redaksinya.
Pihak Toko Emas Sinar Agung juga tetap diberikan ruang untuk menyampaikan bantahan, dokumen, dan keterangan tambahan.
Pada akhirnya, publik berhak mengetahui fakta mengenai aktivitas PETI di Solok Selatan. Namun, publik juga berhak memperoleh informasi yang dapat membedakan secara jelas antara dugaan, hasil verifikasi, dan fakta yang telah dibuktikan.
Kemerdekaan pers tidak hanya diukur dari keberanian menerbitkan dugaan, tetapi juga dari kesediaan redaksi mempertanggungjawabkan dasar informasi, menguji kebenaran, dan memberikan ruang kepada pihak yang diberitakan. (TIM)



