![]() |
| Yogi Gilang Arya Setia, yang mengenakan kemeja bermotif bunga dan peci putih, tampak sedang berbincang dengan tim penasihat hukumnya di dalam ruang siding, (Dok. Foto: Kompas.id) |
SIBERSATU.CO, PADANG – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Padang menyatakan Yogi Gilang Arya Setia (39) terbukti melakukan penyelenggaraan layanan telekomunikasi tanpa izin melalui jaringan internet Starlink di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Kamis (15/10/26).
Meski dinyatakan terbukti bersalah, Yogi tidak dijatuhi hukuman pidana. Majelis hakim memberikan pemaafan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
Putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai Fitrizal Yanto, didampingi hakim anggota Ferry Hardiansyah dan Moh Ismail Gunawan.
Saat membacakan putusan, Fitrizal menjelaskan bahwa pemberian pemaafan kepada terdakwa didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.
“Dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, majelis hakim memberikan pemaafan kepada terdakwa,” ujar Fitrizal.
Yogi merupakan terdakwa dalam perkara penjualan kuota internet secara eceran kepada masyarakat di Kepulauan Mentawai dengan memanfaatkan jaringan Starlink.
Kasus penjualan kuota internet Starlink tersebut sempat menjadi perhatian publik. Pasalnya, Yogi mengaku tindakannya dilakukan untuk membantu masyarakat yang belum terjangkau jaringan internet.
Perkara ini tercatat dengan nomor 450/Pid.Sus/2026/PN Pdg. Sebelum putusan dibacakan, jaksa penuntut umum diketahui menuntut Yogi dengan pidana penjara selama tiga bulan.
Namun, majelis hakim akhirnya memberikan pemaafan sehingga terdakwa tidak dijatuhi pidana. Setelah mendengarkan putusan tersebut, Yogi menyatakan menerima keputusan majelis hakim.
Kasus ini menjadi perhatian karena mempertemukan persoalan kepatuhan terhadap regulasi penyelenggaraan telekomunikasi dengan kebutuhan masyarakat akan akses internet.
Di satu sisi, penyelenggaraan layanan telekomunikasi harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Sementara itu, di sisi lain, keterbatasan infrastruktur internet di sejumlah wilayah kepulauan masih menjadi tantangan dalam pemerataan akses digital.
Perkara Yogi pun menjadi pengingat bahwa pemerataan akses internet membutuhkan perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah dan penyedia layanan telekomunikasi.



