![]() |
| Kiri Luthfi Nabilah Ailen sebelah Kanan Feri Amsari, (Dok. Foto: Kompas & IG/@feriamsari). |
SIBERSATU.CO, JAKARTA – Themis Indonesia Law Firm yang mendampingi Yayasan Dewi Keadilan Indonesia mengambil langkah tegas dengan secara resmi mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat (9/10/2026).
Langkah hukum ini merupakan tindak lanjut langsung atas temuan fakta persidangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1/PHPU.PRES-XXIV/2026, sekaligus upaya krusial untuk mendorong penegakan kode etik dan akuntabilitas para penyelenggara pemilu.
Sorotan Tajam Bukti Pendidikan Gibran di Sidang MK
Gugatan etik ini berakar dari pertimbangan hukum pada Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai adanya ijazah, sertifikat, atau diploma atas nama Gibran Rakabuming Raka dari sekolah luar negeri.
Padahal, dokumen kelulusan tersebut mutlak diperlukan sebagai dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas (SMA), sebagaimana telah diatur dan dipersyaratkan dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Pemilu.
Meski permohonan di MK tersebut pada akhirnya tidak dapat diterima karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), pihak pelapor menegaskan bahwa pertimbangan MK tersebut membuktikan adanya persoalan faktual dan hukum terkait pemenuhan syarat pendidikan Gibran.
Persoalan ini dinilai sangat patut dikaji lebih dalam melalui perspektif etika penyelenggara pemilu, sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
Bawaslu Diduga Lalai Loloskan PKPU 19/2023
Pelaporan ini tidak hanya menyasar KPU RI selaku pelaksana, tetapi juga menyoroti kelemahan fungsi pengawasan yang berada di pundak Bawaslu RI.
Bawaslu RI diduga kuat tidak menjalankan fungsi pengawasannya secara aktif sesuai ketentuan perundang-undangan. Kelalaian pengawasan inilah yang dituding menjadi karpet merah lahirnya Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.
Aturan dalam PKPU tersebut yang kemudian dijadikan landasan utama bagi KPU dalam seluruh proses pencalonan, mulai dari penerimaan hingga verifikasi dokumen persyaratan pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Tuntutan Sanksi Pemberhentian Tetap untuk KPU dan Bawaslu
"Pengaduan ini menjadi penting guna memastikan bahwa setiap penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip integritas, profesionalitas, kemandirian, kepentingan umum, kehati-hatian, serta kepastian hukum," tulis pernyataan resmi Themis Indonesia dan Yayasan Dewi Keadilan.
Meskipun sengketa terkait Putusan MK 1/PHPU.PRES-XXIV/2026 berakhir dengan penolakan, fakta-fakta persidangan yang telah terkuak di mata publik dinilai perlu mendapat tindak lanjut demi penghormatan terhadap konstitusi dan penguatan integritas demokrasi Indonesia.
Melalui mekanisme pelaporan ke DKPP ini, Themis Indonesia bersama Yayasan Dewi Keadilan Indonesia secara resmi menuntut majelis DKPP untuk:
- Menerima dan mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya.
- Menyatakan Para Teradu (KPU dan Bawaslu) terbukti telah melanggar Kode Etik Berat.
- Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap Kepada Para Teradu.
Pihak pelapor berharap besar proses penegakan kode etik di DKPP dapat berjalan adil dan objektif. Setiap penyelenggara pemilu dituntut untuk menjalankan kewenangannya secara penuh tanggung jawab, dan setiap dugaan pelanggaran harus diselesaikan melalui proses yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.



