Iklan

Iklan

Satreskrim Polres Pasaman Barat Kedepankan Restorative Justice, Pemulihan Hak Korban Jadi Prioritas

Redaksi
Kamis, 29 Oktober 2026
Last Updated 2026-11-08T09:05:00Z
Suasana pertemuan di Aula Wiratama Bhayangkara yang dihadiri sejumlah pihak dalam rangka pembahasan dan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice) di lingkungan Polres Pasaman Barat. (Dok. Foto: Istimewa)

SIBERSATU.CO, PASAMAN BARAT – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pasaman Barat, Sumatera Barat, terus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif atau Restorative Justice (RJ) dalam penyelesaian perkara tertentu. Pendekatan ini dilakukan dengan mengutamakan pemulihan hak korban, tanggung jawab para pihak, serta terciptanya kembali hubungan yang harmonis di tengah masyarakat.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim Iptu A. Agung Ngurah Santa Subarata, S.Tr.K., menyampaikan bahwa berdasarkan data periode 1–29 Oktober 2026, terdapat 30 laporan polisi (LP) yang tercatat dalam penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif di lingkungan Polres Pasaman Barat dan jajaran Polsek.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak tujuh perkara ditangani di tingkat Polres Pasaman Barat, sedangkan 22 perkara lainnya tercatat di tingkat Polsek jajaran,” ujar Kasat Reskrim saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (29/10/2026).

Ia menjelaskan, perkara yang diselesaikan melalui mekanisme RJ antara lain pencurian biasa dan penggelapan. Seluruh proses tetap memperhatikan persyaratan hukum, kesepakatan sukarela para pihak, serta pemulihan hak korban.

Sementara itu, berdasarkan rincian yang disampaikan, perkara di tingkat Polsek jajaran meliputi penganiayaan sebanyak delapan perkara, pencurian biasa enam perkara, dan pengancaman dua perkara.

Menurutnya, penerapan keadilan restoratif tidak sekadar berorientasi pada penyelesaian administrasi perkara, tetapi juga menitikberatkan pada penyelesaian konflik secara bertanggung jawab. Upaya tersebut mencakup pemulihan kerugian yang dialami korban sekaligus mencegah terulangnya persoalan serupa.

Dalam pelaksanaannya, penyelesaian perkara melalui mekanisme RJ harus tetap berpedoman pada ketentuan hukum dan persyaratan yang berlaku. Tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui pendekatan tersebut karena kelayakannya harus dinilai berdasarkan jenis tindak pidana, ketentuan hukum, serta kondisi dan fakta setiap perkara.

“Proses perdamaian juga harus berlangsung secara sukarela, tanpa intimidasi maupun tekanan terhadap korban atau pihak lainnya. Apabila terdapat kerugian yang perlu dipulihkan, bentuk pemulihannya harus disesuaikan dengan kesepakatan yang sah dan kondisi perkara yang bersangkutan,” jelasnya.

Ia menegaskan, penerapan keadilan restoratif bukan berarti mengabaikan hak korban ataupun membebaskan pelaku dari tanggung jawab hukum. Sebaliknya, pendekatan tersebut diharapkan mampu menghadirkan penyelesaian yang adil, proporsional, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh pihak yang terlibat.

Selain itu, Polres Pasaman Barat berupaya memastikan masyarakat memahami prosedur, persyaratan, dan mekanisme pengawasan dalam penerapan keadilan restoratif agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui pendekatan yang mengedepankan pemulihan hak korban, tanggung jawab, dan kepastian hukum, Polres Pasaman Barat berharap dapat terus meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.

Reporter: Andrian Saputra
iklan
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Stars Rally to Beat Predators in Winter Classic at Cotton Bowl

Iklan

Iklan
BREAKING NEWS