Iklan

Iklan

Rakor Wali Nagari VII Koto Sungai Sariak Bahas Percepatan APB Nagari Tahap II

Redaksi
Rabu, 28 Oktober 2026
Last Updated 2026-10-28T07:35:39Z
Suasana Rakor Wali Nagari se-Kecamatan VII Koto Sungai Sariak bersama unsur terkait di Aula Kantor Wali Nagari Sungai Sariak, (Dok. Foto: Rommy Tanjung).

SIBERSATU.CO, PADANG PARIAMAN — Pemerintah nagari se-Kecamatan VII Koto Sungai Sariak diminta mempercepat penyampaian dokumen perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) tahap II, sekaligus memperkuat tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan.

Hal tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Wali Nagari se-Kecamatan VII Koto Sungai Sariak yang digelar di Aula Kantor Wali Nagari Sungai Sariak, Rabu (28/10/2026).

Camat VII Koto Sungai Sariak, Zulfikar, S.IP., M.M., menjelaskan bahwa rakor rutin menjadi wadah koordinasi untuk membahas berbagai persoalan pemerintahan nagari, mulai dari pengelolaan keuangan dan aset hingga pelayanan masyarakat.

“Kami sebenarnya sudah rutin melaksanakan rakor ini tiap bulan. Di dalam rakor ini kita akan membicarakan persoalan-persoalan yang kita hadapi di masing-masing nagari di dalam semua bidang,” ujarnya.

Dalam pembahasan anggaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) meminta seluruh wali nagari segera menyiapkan rancangan perubahan APB Nagari tahap II menyusul adanya penambahan Alokasi Dana Nagari (ADN). Dokumen usulan beserta persyaratan pendukung selanjutnya disampaikan melalui pihak kecamatan untuk diklarifikasi oleh DPMD sesuai mekanisme yang berlaku.

Selain percepatan perubahan anggaran, rakor menekankan pentingnya kelengkapan administrasi pemerintahan nagari, meliputi dokumen perencanaan, administrasi penganggaran, pencatatan realisasi, bukti penggunaan dana, dokumentasi kegiatan, hingga laporan pertanggungjawaban.

Setiap wali nagari juga diminta menyusun jadwal kegiatan secara terperinci dan mengoordinasikannya dengan ketua pelaksana, termasuk penetapan tanggal dan waktu pelaksanaan. Langkah tersebut diperlukan untuk mendukung pengawasan, kelancaran kegiatan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Zulfikar berharap koordinasi antara pemerintah kecamatan dan pemerintah nagari terus terjaga, sehingga pembinaan dan pengawasan dapat berjalan secara optimal.

“Kami berharap ini bisa selalu terjaga dan kita bisa selalu membangun komunikasi antara pemerintah kecamatan dengan pemerintahan nagari, dan kami sebagai camat bisa menjalankan fungsi kami, terutama terhadap pembinaan, pengawasan, dan koordinasi,” ungkapnya.

Dalam sektor kesehatan, Kepala Puskesmas, dr. Fatmawati Sridewi, menyampaikan adanya warga yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut pelayanan kesehatan. Pemerintah nagari diharapkan memperkuat koordinasi dengan Puskesmas agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh pelayanan sesuai kondisi dan kebutuhan medis.

Pemerintah nagari diharapkan memperkuat koordinasi dengan Puskesmas agar masyarakat yang membutuhkan memperoleh pelayanan sesuai kondisi medisnya. Penanganan informasi kesehatan juga harus tetap memperhatikan kerahasiaan identitas serta data pribadi pasien.

Rakor tersebut dihadiri Camat VII Koto Sungai Sariak, Zulfikar, S.IP., M.M.; Kepala Bidang DPMD, Nofri Melsy; Kepala Puskesmas, dr. Fatmawati Sridewi; Ketua Forum Wali Nagari se-Kabupaten Padang Pariaman sekaligus Wali Nagari Balah Aia, Jonifriadi; serta Ketua Forum Wali Nagari se-Kecamatan VII Koto Sungai Sariak sekaligus Wali Nagari Sungai Sariak, Zaiful Yudi.

Sebanyak 12 wali nagari turut mengikuti kegiatan tersebut, yakni Jonifriadi (Balah Aia), Zaiful Yudi (Sungai Sariak), Muskenta, S.Kom., M.M. (Lareh Nan Panjang), Winggo Febdian, S.Pd. (Balah Aia Utara), Syahril Piliang (Balah Aia Timur), Dedi Mulya (Limpato), Ferynaldo Handayani Patria, A.Md. (Lareh Nan Panjang Sungai Sariak), Abasri (Lareh Nan Panjang Barat), Ali Yusman, S.E. (Lareh Nan Panjang Selatan), Ais Surya (Lurah Ampalu), Ardi Armansyah (Ambuang Kapua), dan Andreaf Vicoting Perta, S.Psi. (Bisati).

Diskusi dan sesi tanya jawab menjadi bagian dari rakor untuk mengidentifikasi kendala penyelenggaraan pemerintahan nagari, menyamakan pemahaman terhadap ketentuan administrasi, serta merumuskan solusi melalui koordinasi lintas sektor.

Sebagai tindak lanjut, seluruh pemerintah nagari diminta segera melengkapi dokumen perubahan APB Nagari tahap II, berkoordinasi dengan kecamatan dan DPMD apabila menghadapi kendala, serta memastikan administrasi kegiatan dan laporan pertanggungjawaban diselesaikan secara lengkap dan tepat waktu.

Melalui rakor tersebut, koordinasi antara pemerintah kecamatan, DPMD, pemerintah nagari, dan Puskesmas diharapkan semakin efektif dalam mendukung pengelolaan anggaran yang akuntabel, tertib administrasi pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
iklan
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Stars Rally to Beat Predators in Winter Classic at Cotton Bowl

Iklan

Iklan
BREAKING NEWS