![]() |
| Ombudsman RI menampilkan dokumentasi hasil sidak Lapas Kelas IIA Cibinong dalam konferensi pers, (Dok. Foto: Tangkapan Layar YT/Ombudsman RI) |
SIBERSATU.CO, BOGOR — Ombudsman Republik Indonesia meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Permintaan tersebut disampaikan setelah Ombudsman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9/2026) dan menemukan sejumlah fasilitas yang dinilai berbeda dari hunian warga binaan pada umumnya.
Dalam konferensi pers bertajuk “Temuan Ombudsman RI dalam Sidak Lapas Kelas IIA Cibinong” di Jakarta, Kamis (24/9/2026), anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan menyampaikan sejumlah hasil pemeriksaan lapangan tim Ombudsman.
Menurut Ombudsman, tim menemukan area tertentu di dalam kompleks lapas yang berada terpisah dari blok hunian warga binaan lainnya. Di lokasi tersebut ditemukan sejumlah bangunan yang disebut menyerupai rumah tinggal, homestay, hingga rumah berbentuk klaster.
Bangunan tersebut dilaporkan memiliki sejumlah fasilitas seperti ruang tamu, televisi, kulkas, meja makan, serta perlengkapan rumah tangga lainnya. Ombudsman juga menyebut terdapat warga binaan yang berada di area tersebut.
Selain bangunan hunian, Ombudsman turut menyoroti keberadaan fasilitas lain di kawasan tersebut, termasuk area parkir kendaraan dan fasilitas pendukung lainnya. Ombudsman menyatakan temuan tersebut perlu menjadi perhatian terkait prinsip kesetaraan layanan dan pengawasan dalam sistem pemasyarakatan.
“Kami meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap temuan yang ada,” ujar Ombudsman dalam konferensi pers tersebut.
Sementara itu, pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat menjelaskan bahwa area yang menjadi perhatian Ombudsman merupakan kawasan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) serta terdapat rumah dinas jabatan. Pihak terkait menyatakan masih melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menyatakan keterbukaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi lapangan guna memastikan fakta terkait fasilitas yang ditemukan.
Ombudsman menegaskan hasil temuan tersebut menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan layanan pemasyarakatan berjalan sesuai aturan dan prinsip pelayanan publik.



