![]() |
| Ilustrasi fintech digital, pinjaman daring, dan pengawasan OJK, (Dok. Foto: Ai) |
SIBERSATU.CO, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan batas maksimal pendanaan pada tiga penyelenggara pinjaman daring atau pindar tidak jadi diberlakukan.
Kebijakan tersebut mempertimbangkan kebutuhan pendanaan masyarakat yang masih tinggi, termasuk untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), modal kerja jangka pendek, serta sektor informal. Dilansir dari ANTARA, Senin (14/9/2026).
Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK Agusman mengatakan, pelonggaran itu hanya berlaku sepanjang penyelenggara pindar memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.
“Batasan pendanaan pada tiga penyelenggara pindar menjadi tidak diberlakukan, sepanjang penyelenggara pindar memenuhi kewajiban,” kata Agusman dalam jawaban tertulis OJK, seperti dilansir ANTARA.
Kewajiban tersebut mencakup peningkatan kualitas analisis pendanaan, penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik, penguatan manajemen risiko, serta menjaga tingkat wanprestasi 90 hari atau TWP90 maksimal 5 persen.
Dengan demikian, kebijakan tersebut bukan berarti masyarakat bebas berutang tanpa batas. Setiap penyelenggara tetap wajib menilai kemampuan membayar dan risiko calon peminjam sebelum memberikan pendanaan. detikFinance.
OJK mencatat outstanding pembiayaan pindar pada Juli 2026 mencapai Rp105,63 triliun atau tumbuh 24,76 persen secara tahunan. Tingkat risiko kredit macet atau TWP90 tercatat sebesar 4,32 persen. Pada periode yang sama, terdapat 16 penyelenggara pindar dengan TWP90 di atas 5 persen.
OJK menyatakan kualitas pembiayaan pada penyelenggara tersebut akan terus dipantau. Sebelumnya, pembatasan maksimal tiga platform diarahkan untuk mencegah penumpukan utang dan praktik gali lubang tutup lubang.
Perubahan kebijakan ini memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan, tetapi tidak menghapus kewajiban peminjam untuk menghitung kemampuan pembayaran serta menggunakan layanan pindar yang berizin OJK.



