SIBERSATU.CO, JAKARTA – Analis ekonomi politik Menteng Kleb sekaligus Co-Founder FINE Institute, Kusfiardi, menilai perekonomian Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai persoalan struktural yang perlu segera dibenahi.
Pandangan tersebut disampaikannya dalam diskusi bersama mantan Ketua KPK Abraham Samad yang membahas dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kondisi ekonomi nasional.
Dalam diskusi tersebut, Kusfiardi mengaitkan persoalan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis dengan sejumlah indikator ekonomi makro yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius. Mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, tekanan di pasar keuangan, hingga meningkatnya beban fiskal pemerintah.
Menurut Kusfiardi, tantangan ekonomi Indonesia tidak hanya berasal dari dinamika pasar keuangan global, tetapi juga dari struktur ekonomi nasional yang masih bertumpu pada konsumsi domestik.
"Pertumbuhan ekonomi kita masih didominasi konsumsi, sementara kapasitas produksi dan sektor industri belum cukup kuat untuk menjadi mesin pertumbuhan jangka panjang," ujarnya.
Ia menjelaskan, sejak Indonesia menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas (free float) dan rezim devisa bebas pascareformasi 1998, pergerakan modal menjadi sangat dinamis. Kondisi tersebut membuat perekonomian domestik lebih rentan terhadap perubahan sentimen investor dan arus modal global.
Soroti Ketimpangan Belanja Negara dan Penerimaan Pajak
Dalam kesempatan itu, Kusfiardi juga menyoroti ketidakseimbangan antara belanja negara yang terus meningkat dengan kemampuan penerimaan negara.
Menurutnya, berbagai program prioritas pemerintah membutuhkan dukungan anggaran yang besar, sementara rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih relatif rendah dibandingkan kebutuhan pembiayaan pembangunan.
"Kalau belanja terus meningkat tetapi penerimaan tidak tumbuh sebanding, maka ruang fiskal pemerintah akan semakin terbatas," katanya.
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat basis penerimaan negara sekaligus memastikan setiap program yang dijalankan memiliki dampak ekonomi yang terukur dan berkelanjutan.
Pelaksanaan MBG Dinilai Perlu Dievaluasi
Terkait Program Makan Bergizi Gratis, Kusfiardi menilai implementasi program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama setelah muncul dugaan penyimpangan anggaran.
Menurutnya, skema pelaksanaan yang terlalu terpusat berpotensi menimbulkan distorsi ekonomi di tingkat lokal apabila tidak dirancang secara matang.
Ia mencontohkan kemungkinan terjadinya pergeseran permintaan bahan pangan yang dapat memengaruhi pelaku usaha kecil, seperti kantin sekolah maupun pedagang makanan di sekitar lingkungan pendidikan.
"Jangan sampai program yang dimaksudkan untuk menggerakkan ekonomi lokal justru mematikan usaha yang sudah berjalan sebelumnya," ujarnya.
Kusfiardi mengusulkan agar pelaksanaan program lebih banyak melibatkan pemerintah daerah, sekolah, koperasi, serta pelaku UMKM sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih merata.
Waspadai Risiko Fiskal dan Jebakan Utang
Kusfiardi juga menyoroti kondisi fiskal dan pengelolaan utang pemerintah yang menurutnya perlu mendapat perhatian lebih.
Ia menilai keseimbangan primer menjadi indikator penting untuk mengukur kesehatan fiskal negara. Menurutnya, apabila utang baru lebih banyak digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang yang jatuh tempo dibandingkan membiayai investasi produktif, maka manfaat ekonomi jangka panjangnya akan semakin terbatas.
"Jika utang baru digunakan untuk membayar kewajiban utang lama, ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi produktif menjadi semakin sempit," katanya.
Selain itu, keberadaan utang dalam denominasi mata uang asing juga dinilai dapat meningkatkan risiko ketika nilai tukar rupiah mengalami pelemahan.
Hilirisasi Dinilai Belum Maksimal
Dalam pembahasan mengenai transformasi ekonomi nasional, Kusfiardi turut mengkritisi implementasi program hilirisasi yang menurutnya belum menghasilkan nilai tambah optimal bagi perekonomian Indonesia.
Ia berpendapat sebagian proses hilirisasi masih bergantung pada impor bahan baku, mesin, teknologi, serta berbagai komponen pendukung lainnya. Akibatnya, dampak terhadap penguatan industri domestik dinilai belum maksimal.
Menurutnya, Indonesia juga menghadapi gejala deindustrialisasi dini yang ditandai melemahnya kontribusi sektor manufaktur sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
"Hilirisasi tidak cukup hanya memindahkan bahan mentah menjadi setengah jadi. Yang dibutuhkan adalah penciptaan rantai nilai industri yang kuat dan mampu menghasilkan produk berteknologi tinggi," ujarnya.
Dorong Roadmap Kedaulatan Ekonomi
Sebagai solusi, Kusfiardi mendorong pemerintah menyusun roadmap kedaulatan ekonomi yang jelas, terukur, dan berkelanjutan.
Ia menilai pembangunan ekonomi tidak cukup dilakukan melalui program-program sektoral atau kebijakan jangka pendek. Menurutnya, fokus utama harus diarahkan pada penguatan kapasitas produksi nasional, substitusi impor, serta peningkatan daya saing industri dalam negeri.
Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat kepercayaan pasar.
"Lebih baik pemerintah terbuka mengenai tantangan yang ada dan menjelaskan langkah perbaikannya. Kepercayaan dibangun melalui transparansi dan konsistensi kebijakan," ujarnya.
Menutup diskusi, Kusfiardi dan Abraham Samad sepakat bahwa berbagai tantangan ekonomi saat ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengelolaan indikator jangka pendek. Keduanya menilai reformasi struktural yang memperkuat fondasi produksi, industri, dan fiskal nasional menjadi prasyarat penting untuk menjaga stabilitas serta kedaulatan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. (*)
