 |
SIBERSATU.CO, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan intervensi politik yang dilakukan Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq (FAR) dalam Pilkada Kabupaten Pekalongan 2024. Dugaan ini berkaitan dengan pekerja outsourcing yang dipekerjakan melalui PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), (27/5).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menelusuri informasi adanya dugaan arahan kepada pekerja untuk memilih FAR dalam Pilkada 2024. “Ada dugaan intervensi agar dalam pemilu (Pilkada 2024) memilih saudari FAR,” kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/5/2026).
Budi menyebut pendalaman tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara korupsi yang menjerat FAR, sekaligus dinilai relevan untuk kajian KPK terkait pola korupsi dalam sistem politik dan pemilu. KPK, kata dia, menyoroti kemungkinan adanya skenario yang sengaja diciptakan untuk memenangkan pihak tertentu.
Fadia Arafiq sebelumnya ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 3 Maret 2026. Ia diamankan bersama ajudan dan orang kepercayaannya di Semarang, Jawa Tengah. Pada saat yang sama, KPK juga menangkap 11 orang lainnya di wilayah Pekalongan.
Sehari setelah penangkapan, 4 Maret 2026, KPK menetapkan FAR sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jasa tenaga alih daya (outsourcing) dan sejumlah pengadaan lain di lingkungan Pemkab Pekalongan untuk Tahun Anggaran 2023–2026.
Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi konflik kepentingan karena PT RNB disebut sebagai perusahaan milik keluarga FAR dan diduga diarahkan untuk memenangkan berbagai proyek pengadaan.
KPK juga menduga keuntungan yang diperoleh dari rangkaian proyek tersebut mencapai Rp19 miliar, dengan rincian Rp13,7 miliar diduga dinikmati FAR dan keluarganya, Rp2,3 miliar disebut diberikan kepada Direktur PT RNB Rul Bayatun, sementara sekitar Rp3 miliar disebut berasal dari penarikan tunai yang belum dibagikan.
