 |
| Alfa Edison mantan anggota DPRD kabupaten Padang Pariaman. (Foto: Dok. Istimewa) |
Alfa Edison menegaskan bahwa praktik politik uang (money politics), kampanye hitam (black campaign), penyebaran fitnah, intimidasi, maupun berbagai bentuk politik tidak sehat lainnya merupakan tindakan yang dapat merusak kualitas demokrasi serta mengancam persatuan masyarakat Nagari Koto Dalam Barat.
Sebagai putra daerah yang telah lama mengabdi kepada masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, Alfa Edison mengaku terpanggil untuk ikut mengawal jalannya pesta demokrasi tingkat nagari agar berlangsung secara aman, damai, dan sesuai dengan nilai-nilai adat serta budaya Minangkabau yang menjunjung tinggi musyawarah dan kehormatan.
"Kita ingin Pilwana Koto Dalam Barat menjadi contoh demokrasi yang baik. Jangan sampai demokrasi dicederai oleh politik uang, fitnah, ataupun berbagai cara yang tidak sehat.
Masyarakat harus menentukan pilihan berdasarkan hati nurani, visi pembangunan, serta kemampuan calon dalam memimpin nagari ke depan," ujar Alfa Edison.
Menurut Alfa Edison, langkah pengawasan masyarakat sangat penting dilakukan agar seluruh proses pemilihan berjalan transparan dan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dirinya bersama sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan unsur masyarakat lainnya telah membangun jaringan pemantauan masyarakat di setiap korong yang ada di Nagari Koto Dalam Barat.
Jaringan pemantauan tersebut bertugas menghimpun informasi dari masyarakat terkait dugaan adanya praktik politik uang, kampanye hitam, intimidasi, maupun berbagai tindakan yang dapat mencederai proses demokrasi.
Informasi yang diterima akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Alfa Edison menegaskan bahwa apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang didukung bukti yang sah serta laporan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Tim Hukum yang dipimpin oleh Azwar Siri, SH, CMED, CPL beserta Associates akan melakukan kajian hukum dan menempuh langkah-langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Semua laporan yang masuk harus berdasarkan fakta dan bukti yang jelas. Kita tidak ingin ada fitnah maupun tuduhan tanpa dasar. Namun apabila ditemukan bukti yang sah terkait pelanggaran demokrasi, maka tentu akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku," tegas Alfa Edison.
Ia menjelaskan bahwa upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk pendidikan politik kepada masyarakat agar semakin memahami pentingnya demokrasi yang bersih, berkeadilan, dan berlandaskan hukum. Menurutnya, pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang sehat akan lebih memiliki legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat.
Alfa Edison juga mengajak seluruh tim sukses, relawan, simpatisan, dan pendukung dari masing-masing calon wali nagari untuk mengedepankan etika politik yang santun serta menghormati perbedaan pilihan politik.
"Pilihan boleh berbeda, tetapi persaudaraan tidak boleh putus. Setelah pemilihan selesai, kita tetap satu keluarga besar masyarakat Koto Dalam Barat yang memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun nagari yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat," katanya.
Menjelang hari pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2026, Alfa Edison berharap seluruh masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas selama tahapan Pilwana berlangsung agar pesta demokrasi tingkat nagari tersebut benar-benar menjadi sarana memilih pemimpin terbaik bagi masa depan Koto Dalam Barat.
"Siapa pun yang nantinya terpilih sebagai Wali Nagari harus mendapatkan dukungan seluruh masyarakat. Yang terpenting adalah bagaimana Nagari Koto Dalam Barat semakin maju, masyarakat semakin sejahtera, dan pembangunan berjalan untuk kepentingan seluruh warga," tutup Alfa Edison.
